PENGAWASAN PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAH (PJAS) DAN SWEEPING PANGAN DI PASAR TRADISIONAL DI KABUPATEN ENREKANG MELALUI SISTEM PENGAWASAN BERLAPIS

Pangan merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia dan pemerintah berkewajiban menjamin ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi. Karena pangan sangat penting bagi pertumbuhan, pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan, serta kecerdasan masyarakat untuk melaksanakan pembangunan nasional. sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.Pangan sebagai komoditas dagang memerlukan dukungan sistem perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab. salah satu upaya yang dilakukan pemerintah baik pusat maupun daerah adalah menerapkan sistem pengawasan pangan berlapis yang meliputi pengawasan pre market dan pengawasan post market. Sistem pengawasan pangan ini melibatkan sector produsen yang bertanggung jawab terhadap produk yang diproduksinya sebelum diedarkan (fungsi pengawasan premarket), Pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan bekerja sama dengan sector terkait dan Masyarakat berperan dalam pengawasan produk pangan setelah diedarkan (fungsi pengawasan postmarket). Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan terhadap ketersediaan pangan yang tidak hanya cukup, tetapi juga harus bermutu, aman, dan bergizi serta terjangkau oleh daya beli masyarakat. sedang masyarakat sebagai konsumen (end user) memiliki peran yang sangat luas dalam mewujudkan perlindungan bagi orang yang mengkonsumsi pangan dan menyampaikan permasalahan, masukan atau cara pemecahan mengenai hal-hal dibidang pangan.System pengawasan berlapis tersebut bukan hanya sebagai saringan terhadap peredaran produk pangan yang tidak memenuhi persyaratan mutu, manfaat dan keamanan, namun sebagai wadah sosialisasi dan pembinaan terhadap pelaku usaha. Karena pelanggaran dibidang pangan tidak semata-mata terjadi karena ulah nakal produsen yang sengaja menambahkan bahan kimia berbahaya kedalam produk pangan tetapi beberapa diantaranya dikarenakan ketidaktahuan mereka tentang bahan tambahan yang mereka gunakan, tatacara produksi pangan yang baik, praktik sanitasi dan hygiene yang buruk dalam pengolahan pangan. Hal ini merupakan factor utama penyebab masalah global keamanan pangan, sehingga perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dalam penetapan kebijakan.Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) memberi peranan yang cukup penting dalam memberikan asupan energi dan gizi bagi anak-anak kelompok usia sekolah, akan tetapi tingkat keamanan pangan jajanan anak sekolah sangat memprihatinkan. Penyalahgunaan bahan berbahaya seperti Borax, Formalin, Methanyl Yelllow dan Rhodamin B oleh produsen pangan jajanan adalah salah satu contoh rendahnya tanggung jawab dan tingkat pengetahuan produsen mengenai keamanan pangan jajanan.Dinas Kesehatan kabupaten Enrekang memiliki perhatian yang cukup besar terhadap keamanan pangan, hal ini dapat dilihat melalui kegiatan rutin tahunan yang diadakan oleh Bidang Bina Pelayanan Kesehatan, seksi pelayanan kefarmasian, mamin dan alkes, yaitu:

1. kegiatan pembinaan industri produk pangan rumah tangga (PIRT), Kegiatan ini fokus terhadap pembinaan Industri Pangan skala Rumah Tangga, pembinaan ini dimaksudkan agar industri pangan rumahan dapat menerapkan prinsip-prinsip cara produksi pangan yang baik yang dibuktikan dengan sertifikat penyuluhan keamanan pangan yang diberikan kepada penanggungjawab produksi yang telah mengikuti pelatihan/penyuluhan kemanan pangan termasuk penerapan CPPB-IRT (cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga) dan sertifikat produk pangan industri rumah tangga yang diberikan kepada produk pangan olahan sebagai nomor pendaftaran/izin edar pangan olahan tersebut setelah melalui proses penilaian.

2. Kegiatan pengawasan sediaan farmasi dan produk pangan, kegiatan ini merupakan kegiatan sweeping terhadap produk pangan dan Sediaan farmasi (obat dan Kosmetik) yang beredar dipasaran yang tidak terbatas pada produk industri pangan rumah tangga tetapi juga produk yang diproduksi oleh produsen besar serta pengawasan produk sediaan farmasi dan kosmetik yang tidak memenuhi syarat.

Disamping itu Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang juga melakukan koordinasi lintas sektor seperti yang telah dilakukan beberapa waktu lalu yaitu bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Enrekang melakukan sweeping dan sampling terhadap pangan segar (ikan dan tahu) yang diduga menggunakan bahan kimia (Formalin) sebagai pengawet. Sweeping dilakukan ditiga lokasi dalam waktu yang berbeda yaitu Pasar Sudu di kec. Alla, Pasar Enrekang di Kec. Enrekang dan Pasar Maiwa di Kec. Maiwa.. dari 69 sample yang diperiksa di laboratorium Dinas Kesehatan Kab. Enrekang ditemukan 41 sampel yang positif menggunakan formalin sebagai pengawet.Dinas Kesehatan Kab. Enrekang juga telah berkoordinasi dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar yang pada bulan Maret 2011 lalu melakukan Sosialisasi Pengawasan Pangan jajanan Anak Sekolah (PJAS) yang dihadiri langsung oleh Kepala Balai Besar POM di Makassar. Dalam sambutannya beliau mejelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan rangkaian kampanye nasional keamanan pangan jajanan anak sekolah (PJAS) dalam rangka membangun sistem keamanan pangan terpadu dengan melibatkan sector terkait, kemudian ditidaklanjuti dengan menurunkan Laboratorium Mobilnya ke beberapa Sekolah Dasar di Kec. Enrekang pada tanggal 17 Desember 2011 lalu. Kegiatan mobile lab ini focus terhadap pangan jajanan anak sekolah. Dari hasil sampling tersebut ditemukan satu produk yang tidak memenuhi syarat karena mengandung bahan kimia berbahaya yaitu Rhodamin B, produk tersebut adalah es Badung. Sebagaimana diketahui bahwa Rodamin B adalah pewarna kimia, berwarna merah terang yang dapat menyebabkan iritasi, keracunan dan kanker. Senyawa ini digunakan dalam pewarnaan tekstil dan pembuatan tinta Anggaran yang minim masih merupakan kendala utama dalam mengoptimalkan pengawasan pangan di daerah ini, dan ini menyebabkan bebarapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran. Disisi lain, lemahnya pengawasan peredaran produk pangan, obat dan kosmetik juga disebabkan karena tidak adanya PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dan tenaga terlatih bidang pangan yaitu inspektur pengawas pangan Daerah (Distric food Inspector) di Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang, karena yang memiliki kewenangan dalam melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap sarana yang diduga terdapat pelanggaran penyelenggaran pangan adalah PPNS. sementara yang punya kewenangan untuk dapat memberikan pelatihan dan penyuluhan kemaanan Pangan adalah mereka yang telah ditraining dan memiliki sertifikat food inspektur.Sebagai penutup, agar penyelenggaraan sistem keamanan terpadu dapat terlaksana secara optimal maka perlu dibuat perangkat hukum yang didukung dengan sumber Daya yang memiliki kapabilitas dibidangnya, pengadaan Laboratorium Farmasi dan Makanan Minuman untuk pengujian sederhana (rapid test) sehingga hasil pengujian produk pangan, obat dan kosmetik dapat diperoleh lebih cepat.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s